UAS SENB 2020 - Tugas 1
TUGAS 1
1.
Profil Negara:
·
Nama
Resmi : Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam /
Republik Sosialis Vietnam
·
Ibu
Kota : Hanoi
·
Bentuk
Pemerintahan : Republik Sosialis
·
Hari
Kemerdekaan : 2 September 1945
·
Luas Wilayah :
Daratan : 310.070 km2 & Perairan : 21.140 km2
·
Lagu Kebangsaan : Tiến Quân Ca
· Mata Uang : Vietnam Dong (VND)
2.
Perkembangan 17 Indikator SDGs Tahun 2019
a.
No Poverty (Goals No. 1)
Sistem kebijakan pengurangan kemiskinan di Vietnam relatif komprehensif
dalam hal isi dan target yang didukung. NTP pada pengurangan kemiskinan
berkelanjutan di 2016-2020 memiliki inovasi mekanisme untuk mengatur
pelaksanaannya dan lebih spesifik pada integrasi gender dan kelompok rentan
daripada program sebelumnya. Selain itu, strategi pengembangan 2011-2020 dari
Vietnam Bank untuk kebijakan sosial menguraikan upaya GOVN dalam mendefinisikan
solusi dalam rangka untuk mengembangkan lebih layanan dukungan yang efektif
bagi rumah tangga miskin dan near-poor dan penerima bantuan. Selain itu,
NTP-SPP 2010-2020 juga telah membuat kontribusi yang cukup besar untuk pengurangan
kemiskinan di Vietnam.
Untuk etnis minoritas, GOVN telah mengeluarkan “Decision approving number of MDG indicators for ethnic minorities associated with SDGs after 2015”. Menurut keputusan ini, dalam 2015-2025, persentase rumah tangga etnis minoritas miskin akan dikurangi 3-4% per tahun; di bawah lima malnutrisi akan menurun 14% per 2020 dan di bawah 8% per 2025.
b.
Zero Hunger (Goals No. 2)
Vietnam telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan SDG
2: Resolution 80/nq-cp on sustainable poverty reduction, specifying targets for
2011-2020; Decision 899/QD-TTg aapproving the project “Agricultural restructuring towards improving
added value and sustainable development”; skema pada pengembangan pertanian
teknologi tinggi hingga 2020 untuk meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan kemajuan teknis untuk produksi, mengembangkan pertanian bersih,
tangguh dan climate-smart agriculture; dan strategi nutrisi nasional
2011-2020 dengan visi untuk 2030, berfokus pada peningkatan nutrisi ibu dan
anak. NTP pada pembangunan pedesaan baru di 2016-2020 juga telah membuat kontribusi
pencapaian SDG No. 2.
c.
Good and Well-Being (Goals No. 3)
Beberapa hukum saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan SDG No. 3
adalah UU Tentang Asuransi Kesehatan, Hukum Tentang Pemeriksaan dan Perawatan
Medis, UU Tentang Anak, Hukum Tentang HIV/AIDS, UU Pengendalian Tembakau, dan
UU Tentang Orang Tua. Sejumlah strategi untuk perlindungan, perawatan, dan promosi
kesehatan rakyat di 2011-2020, populasi nasional dan strategi kesehatan
reproduksi di 2011-2020, strategi nasional eliminasi malaria dan pencegahannya
di Vietnam tahun 2011-2020 dan orientasi untuk 2030, strategi nasional untuk pencegahan
dan pengendalian tuberkulosis di Vietnam tahun 2020, strategi nasional kanker,
penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, asma
bronkial dan penyakit non-menular lainnya di 2015-2025, program pencegahan
penyakit non-komunikabel di 2015-2020, dan keselamatan jalan nasional untuk
2020.
Selain itu, beberapa resolusi dan rencana Kementrian Kesehatan,
Kementrian lain, dan pemprov lain yang memandu pelaksanaan keputusan telah
menetapkan beberapa tujuan dan target untuk 2025-2030.
Hasilnya pada 2017 73% warga Vietnam dapat mengakses layanan dan
fasilitas kesehatan dan 86,4% populasinya telah terdaftar asuransi. Kualitas populasi
meningkat. HDI dan rata-rata angka harapan hidup meningkat dan Vietnam
memiliki kualitas indikator kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan negara
lain yang mempunyai pendapatan per kapita yang sama dengan Vietnam.
d.
Quality Education (Goals No. 4)
Sejak 2011-2020 Vietnam telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas
top nasional dengan mengalokasikan 20% budget pemerintah untuk
pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga menerbitkan berbagai aturan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Vietnam. Pemerintah juga memberikan
kemudahan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari lingkungan sosial-ekonomi
yang kurang mendukung. Serta pedoman pendidikan untuk orang disabilitas pada
2006 & 2012.
e.
Gender Equality (Goals No. 5)
Vietnam berkomitmen untuk mengimplementasikan
komitmen internasional mengenai kesetaraan gender. Strategi nasional untuk
kesetaraan gender dijalankan pada periode 2011-2020. Pada 2017, Perdana Mentri
mengeluarkan aturan untuk meningkatkan
pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak. Vietnam juga
menyiapkan program & proyek untuk kesetaraan gender yang dijalankan pada periode
2016-2025.
f.
Clean Water and Sanitation (Goals No. 6)
Perdana Mentri Bietnam menerbitkan banyak aturan mengenai SDG No. 6
ini, seperti Strategi Nasional Tentang Sumber Air 2020, Strategi Nasional
Perlindungan Lingkungan sampai Tahun 2020, Program Nasional Tentang Keamanan
Suplai Air 2016-2025, Rencana Nasional Tentang Aksi Untuk Meningkatkan Manajemen,
Perlindungan, dan Penggunaan Air Selama 2014-2020 dan NTP untuk pembangunan
daerah rural baru selama 2016-2020.
Pada 2017 proporsi populasi urban yang tersuplai air melalui sistem
air terkonsentrasi diperkirakan mencapai 84,5%.
g.
Affordable and Clean Energy
(Goals No. 7)
Vietnam telah menerbitkan berbagai aturan untuk memastikan wargannya
untuk mendapatkan akses ke energi berkelanjutan pada tahun 2020. Selain itu juga mengenai aturan mengenai sumber
energi terbarukan dan penggunaan energi sampai 2020.
Pada 2016, sekitar 99% rumah tangga di Vietnam dapat mengakses
listrik dan menurut indikator World Banks 2017 Competitivnesss Assessment,
skor untuk akses listrik di Vietnam adalah 78,69 dari 100.
h.
Decent Work and Economic
Growth (Goals No. 8)
Vietnam telah mengeluarkan berbagai aturan penting untuk mendukung
SDG No. 8, seperti: Kode Buruh, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Keselamatan &
Sanitasi Buruh, Hukum Mendukung Usaha Kecil & Menengah, dan Hukum Perencanaanmpada
periode 2011-2020.
Pertumbuhan rata-rata GDP per tahun Vietnam 5-6% pada 2015-2017. Ini
adalah hasil dari awal dari restrukturisasi, transformasi paradigma pertumbuhan,
meningkatkan lingkungan bisnis dan memfasilitasi operasi perusahaan.
Karena implementasi UU Investasi Publik pada 2015, Pengeluaran Publik, Investasi Efisiensi, Investasi yang Luas, Limbah Investasi dan Kerugian dan Hutang Konstruksi Modal Dasar secara bertahap telah dikendalikan. Namun, pemanfaatan sumber daya, terutama penggunaan sumber daya tidak meningkat secara signifikan.
i.
Industry, Innovation, and Infrastructure (Goals No. 9)
Isi SDG No. 9 tercermin dari kebijakan dan strategi Vietnam. Strategi
Pembangunan Trasnportasi 2020, Strategi Pembangunan Transportasi Perkeretaapian
2020 dengan visi untuk 2050 dan resolusi No. 13-NQ/TW pada 2012 tentang pembangunan
sistem infrasturktur yang komprehensif untuk membuat Vietnam menjadi Negara
Industri Modern pada tahun 2020 adalah kebijakan yang penting. Pembentukan sistem
infrastruktur yang komprehensif ini dianggap sebagai salah satu dari tiga terobosan
dari strategi pembangunan sosial-ekonomi 2011-2020 dan merupakan faktor penting
yang telah dipromosikan dan merestrukturisasi perekonomian. Berkelanjutan dan
industrialisasi inklusif juga merupakan salah satu fokus utama dari strategi pembangunan
sosial-ekonomi dan strategi pengembangan industri Vietnam untuk 2025 dengan
visi untuk 2035.
j.
Reduced Inequalities (Goals No. 10)
Melalui reformasi institusional, Vietnam selalu mengakuia hak kesetaraan kesempatan untuk semua yang telah dikodifikasikan dalam konstitusi. Pasal 16 dari Konstitui 2013 menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah sama di mata hukum. Tidak seorang pun akan didiskriminasi berdasarkan politik, sipil, ekonomi, budaya atau kehidupan sosial“. Dalam rangka untuk melanjutkan pelembagaan konstitusi, Majelis Nasional Vietnam telah mengadopsi banyak hukum penting, seperti kode sipil, hukum tentang akses informasi, hukum anggaran dan hukum investasi publik, hukum tentang bantuan, dan hukum agama dan kepercayaan rakyat. Keputusan 225/QD-TTg pada reformasi administrasi selama 2016-2020 dikeluarkan pada 2016 untuk mempromosikan transparansi dan masyarakat dalam masalah sosial-ekonomi nasional dan lokal. Banyak dekrit dan keputusan Perdana Menteri telah diterbitkan terkait dengan kebijakan pendukung untuk pendidikan, perawatan kesehatan, kredit, perumahan, bantuan legal, pengembangan produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, etnis minoritas, pelatihan kejuruan dan pekerjaan.
k.
Sustainable Cities and Communities (Goals No. 11)
Legislasi dan kebijakan untuk implementasi SDG No. 11 telah meletakkan
dasar bagi warga negara untuk mengakses layanan perumahan yang tepat. Keputusan
untuk mengatur strategi pengembangan transportasi Vietnam untuk 2020 dan proyek
restrukturisasi sektor transportai untuk industrialisasi, modernisasi dan
pembangunan berkelanjutan hingga 2020 ditujukan untuk mengembangkan sistem
transportasi yang berkesinambungan. Selain itu, UU Pencegahan Bencana dan Kontrol,
terutama rencana penanggulangan bencana, pencarian, pencarian dan penyelamatan
untuk 2020 sudah konkret. Strategi nasional untuk perlindungan lingkungan hingga 2020 bertujuan
mengurangi kerusakan lingkungan. Orienasi untuk pengembangan drainase perkotaan
dan taman industri di Vietnam pada 2025 telah menetapkan masalah drainase di
daerah perkotaan dan zona industri untunk ditindak.
l.
Responsible Consumption (Goals No. 12)
Vietnam telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait dengan SDG
12, khususnya strategi nasional untuk pembangunan di 2011-2020, strategi
pertumbuhan hijau pada 2020, dan strategi produksi industri yang lebih bersih
sampai 2020. Landasan untuk
kebijakan ini adalah penerbitan hukum tentang penggunaan energi yang ekonomis
dan efisien. Terutama, GOVN mengeluarkan NAP pada produksi dan konsumsi
berkelanjutan sampai 2020 dan visi untuk 2030, Ini adalah dokumen langsung yang
secara eksplisit menyebutkan SDG 12 dan berorientasi pada produksi dan konsumsi
berkelanjutan untuk Vietnam sampai 2030.
Secara keseluruhan, aturan spesifik mengenai SDG 12 ditargetkan untuk dicapai pada 2020, 2025, dan 2030. Khususnya NAP untuk produksi dan konsumsi berkelanjutan yang ambisius dalam hal ini menyatakan Vietnam akan mengubah model dasar produksi dan konsumsi berkelanjutannya pada 2030. Ini menegaskan tekad dan komitmen dari GOVN untuk mengubah model produksi dan konsumsi negara menjadi berkelanjutan.
m.
Climate Action (Goals No. 13)
GOVN menandatangani UNFCCC pada 11 Juni 1992
dan meratifikasinya pada 16 November 1994. Pemerintah Vietnam juga
menandatangani Protokol Kyot pada 3 Desember 1998 dan meratifikasinya pada 25
September 2002.
Vietnam mendirikan Komite Nasional Perubahan
Iklim. Selain itu Vietnam juga mengembangkan
skenario perubahan iklim untuk beberapa wilayah dan terus memperbarui skenario
itu. Informasi detail skenario perubahan iklim pada 2016 berdasarkan data
meteorologi dan hidrologi dan permukaan laut. Skenario perubahan iklim dan
kenaikkan permukaan laut tersedia untuk provinsi, pulau, dan kepulauan Vietnam.
Vuetnam juga melakukan peningkatan kualitas SDM staf manajemen dan peningkatan teknologi
ramalan cuaca selama 2011-2016.
n.
Life Below Water (Goals No. 14)
Dalam rangka untuk secara efektif melaksanakan komitmennya dalam perjanjian
lingkungan multilateral, Vietnam telah banyak membuat kebijakan, advokasi dan
tindakan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut dan pulaunya. Di antaranya adalah Hukum Tentang Perlindungan
Lingkungan, Hukum Laut Vietnam, Hukum Tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Laut dan Kepulauan, UU Perikanan.
Vietnam telah melakukan pengendalian pencemaran
laut, pengelolaan dan perlindungan laut dan ekosistem pantai, serta eksploitasi
dan pengembangan perikanan sesuai strategi dan kebijakan.
o.
Life on Land (Goals No. 15)
Vietnam mengumumkan rencana besar untuk konservasi
keanekaragaman hayati hingga 2020 dan orientasi utnuk 2030. Ini adalah dasar
untuk pengembangan dan persetujuan rencana konservasi keanekaragaman hayati di
18 provinsi. Vietnam berhasil mengembangkan dan menominasikan 8 situs Ramsar
dan 6 taman warisan ASEAN. Kedepannya Vietnam akan mendirikan 10 situs Ramsar dan 10 taman
warisan ASEAN untuk mendapat pengakuan internasional. Vietnam telah menetapkan
164 hutan untuk penggunaan khusus, termasuk 31 taman nasional, 57 cagar alam,
dan 45 kawasan lindung, dan 20 hutan untuk penelitian & eksperimen sains
seluas 2.200.000 hektar. Juga direncanakan hutan penggunaan khusus dan kawasan lindung akan diperluas
sampai 2.400.000 hektar atau 176 kawasan lindung.
p.
Peace, Justice, and Institutions (Goals No. 16)
Vietnam telah meratifikasi 7 konvensi yang terkait dengan HAM,
termasuk 5 konvensi yang terkait sektor buruh dan dalam kerangka ILO, Vietnam telah
menyetujui 20 konvensi.
Jaminan keadilan bagi semua warga negara terdapat dalam Konstitusi
2013 dengan Bab HAM dan Hak Warga. Vietnam telah menyelaraskan dan merevisi
legislasi untuk perlindungan terbaik dan mempromosikan hak warga dan HAM sesuai
dengan Konstitusi 2013 dan telah memenuhi kewajiban dan komitmen
internasionalnya dalam HAM.
q.
Partnerships for the Goals (Goals No. 17)
Vietnam telah mengeluarkan UU Investasi, Strategi Keseluruhan untuk Integrasi Internasional Untuk 2020 dengan visi 2030 dan Strategi Ekspor-Impor 2011-2020. Hukum dan kebijakan ini membentuk dasar penting untuk mengembangkan kebijakan tentang kerjasama, kemitraan, dan perkembangan perdagangan global. Vietnam berkomtimen untuk mempromosikan sistem perdagangan bilateral untuk semua dan mematuhi peraturan WTO, termasuk persetujuan hasil negosiasi Doha Development Agenda. Vietnam mendapat keuntungan dari perdagangan luar negeri dan berkompetisi dengan ekonomi dunia melalui kesempatan yang ditawarkan oleh persetujuan perdagangan bebas seperti CPTPP dan FTA.
3.
Contoh Penerapan SDGs di Vietnam: Pengurangan Angka Kemiskinan di
Vietnam (Goals Number 1)
Vietnam melakukan sebuah skema
pengurangan angka kemiskinan berkelanjutan di Provinsi Lao Cai pada tahun
2016-2018. Skema ini mentargetkan pengurangan kemiskinan rumah tangga sebesar
4-5% per tahun, dengan kurang 1% kambuh dalam kemiskinan, dan pengurangan 2.000
rumah tangga dekat-msikin per tahun.
Sejak tahun 2016, Lao Cai telah berinvestasi
dalam program pembangunan sosial-ekonomi dan proyek untuk menciptakan lebih
banyak pekerjaan dan fokus pada pelatihan kejuruan. Selain itu, Provinsi Lao
Cai jga telah mempromosikan pertanian berteknologi tinggi dan juga 5 layanan
sosial dasar dari kemiskinan multi-dimensional (pendidikan, kesehatan,
perumahan, air & sanitasi, dan akses ke informasi) yang telah didukung
dengan peta jalan dan indikator tertentu.
Pada akhir tahun 2017, Lao Cai
memiliki lebih dari 36.000 rumah tangga miskin hingga 22%. Dengan kata lain,
setelah 2 tahun pelaksanaan skema, tingkat penurunan nilai kemiskinan hampir
mencapai 6%.

Komentar
Posting Komentar